PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | PP No. 38/2016 ... Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 12 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. PANDANGAN ARSADA tentang Revisi PP No. 38/2007 dan PP … PANDANGAN ARSADA tentang Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 (Khususnya di Bidang Kesehatan)* OLEH: SLAMET R YUWONO** PENGURUS ARSADA PUSAT * Disampaikan dalam acara : Seminar tentang “Permasalahan dan Kemajuan dalam Revisi PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007” Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM BINGKAI …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG Pasal 38 (1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Pemerintah. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian ... Aug 12, 2013 · Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.
32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah,. Pemerintah Daerah Provinsi dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam PP No. 38 Tahun 2007 ditetapkan bahwa ada 9 kewenangan di bidang Pertanahan yang di serahkan kepada. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Kabupaten/ Kota Bidang perpustakaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018 Tentang 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, -. 4. Pasal 38 ayat 4 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagai- mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam. Peraturan Pemerintah. Pasal dalam UUPDL dan PP No. 38/2007. UUPDB juga memberikan kewenangan Sepuluh tahun sesudahnya, UU Pemerintahan Daerah direvisi ketiga kalinya
PP No 38 Th 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN …
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Produk hukum ini berisi XI Bab dan 36 Pasal, ditetapkan tanggal 14 September 2017 dan diundangkan 15 September 2017 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 206 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan ... peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009: tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada depkominfo: peraturan pemerintah no. 38 tahun 2007: tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota: lampiran peraturan pemerintah no. 38 tahun 2007 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA JALAN … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Peraturan Pemerintah no.38 tahun 2007 tentang Pembagian ... Peraturan Pemerintah no.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik